by

MENYOAL KEBIJAKAN REVITALISASI PENDIDIKAN KEJURUAN

Berangkat dari satu instruksi untuk mengangkat marwah dan kualitas sumberdaya manusia, Indonesia bergerak lebih maju menuju modernisasi sistem pendidikan kejuruan. Adalah INPRES nomor 9 tahun 2016 yang menjadi pijakan untuk melangkah menjalankan pembangunan pendidikan kejuruan agar menghasilkan sumberdaya tenaga kerja terampil, handal dan profesional. Sayangnya, dalam upaya mengimplementasikan INPRES ke dalam rangka kerja kebijakan yang bersifat teknis, berbagai kendala muncul di lapangan. Mulai dari ketidakseragaman interpretasi instruksi Presiden sampai munculnya keinginan untuk mengubah seluruh proses implementasi kebijakan sesuai keinginan pengusaha bukan keinginan penguasa. Bahayanya adalah bahwa dalam proses implementasi substansial INPRES tentang Pendidikan Kejuruan tersebut, pergantian rezim di Kementerian terkait khususnya, justru memproduksi kebijakan yang bersifat kontradiktif dan cenderung bersifat kanibal.

Dalam konteks yang lebih luas, kanibalisme kebijakan yang dimaksud adalah bahwa proses pengembangan dan inisiatif kebijakan yang dilahirkan untuk hal-hal yang sama, para pengambil kebijakan cenderung menjadikan kebijakan yang ada sebagai tumbal atau bahkan membiarkan kebijakan itu berbenturan dengan kebijakan yang baru sehingga secara politik kelembagaan, kementerian dengan segala perangkat yang ada menjadi tidak berarti dan bahkan kehilangan legitimasinya.

Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, lahirnya kebijakan baru yang mengatur konteks masalah yang sama secara moral politik menggugurkan aturan yang sudah ada sebelumnya agar tidak menimbulkan ambiguitas pada tingkat eksekutor. Kenyataannya, banyak perubahan kebijakan yang dilakukan tidak diikuti dengan pembatalan atau penarikan kebijakan sebelumnya. Hal ini menimbulkan munculnya benturan-benturan kepentingan, lebih-lebih lagi jika kebijakan yang dibuat merupakan turunan atau interpretasi dari kebijakan sebelumnya yang masih menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Beberapa kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, bahkan pernah dan mungkin sering terjadi antarlembaga kementerian seperti antara Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang saling bertumpang tindih dengan Undang-Undang no.19 tahun 2003 tentang BUMN. Dalam bidang pendidikan pun konflik kebijakan tersebut juga terjadi antara Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan Undang-undang no. 22 tahun 1999 atau penggantinya Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan konflik pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Kondisi yang kurang menguntungkan dari sisi kebijakan tersebut bahkan terjadi pada beberapa kali proses pemisahan dan penggabungan institusi pendidikan,baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik kebijakan dalam ranah yang lebih luas. Pertama, pemegang wewenang yang sekaligus pengambil kebijakan pada level makro tidak memahami filosofi pengambilan kebijakan yang berakibat rendahnya kepekaan dan pengetahuan tentang pola-pola teknis perumusan kebijakan. Pengambil Kebijakan atau bahkan pada layer eksekutor tidak memahami di posisi mana mereka berada pada saat kebijakan dirumuskan (apakah pada posisi sebagai government’s driven, administratur’s driven, bereucratic’s driven atau berdiri sebagai technicrat’s driven). Kegagalan para pengambil kebijakan utama dalam memahami posisinya tersebut pada gilirannya menyebabkan kegagalan menerjemahkan kebijakan yang dibuat pada tingkat implementasi sehingga para eksekutor tidak memiliki pilihan-pilihan rasional yang menguntungkan. Akibat lebih jauh dari kegagalan tersebut, kebijakan yang dihasilkan tidak didasarkan pada pilihan-pilihan rasional tetapi lebih didasarkan pada perhitungan untung-rugi (cost-benefit choise).

Kedua, para pengambil dan pelaksana kebijakan gagal menerjahkan posisi strategis masing-masing. Mereka tidak mampu memahami apakah berada pada posisi politik, delibratif, strategis atau bahkan pada posisi teknis. Kegagalan tersebut lebih jauh akan menimbulkan ambiguitas sehingga menutup ruang interpretatif rasional dalam menerjemahkan setiap poin kebijakan yang diimplementasikan pada tingkat yang berbeda-beda. Hal ini dalam konteks tertentu akan mengakibatkan kebuntuan-kebuntuan karena berada pada rentang area konflik yang bersifat kompleks dan kabur.

Ketiga, para pengambil kebijakan kehilangan legitimasinya karena masing-masing aktor tidak mampu meleburkan kepentingannya ke dalam satu mekanisme perumusan kebijakan yang seragam dengan tingkat konflik yang bersifat moderat. Kondisi ini biasanya diakibatkan oleh arogansi primordial yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman historis-filosofis bagaimana sebuah kebijakan pada tingkat makro di atasnya dirumuskan sebagai blueprint kebijakan untuk mencapai sukses sebuah program.

Memberikan kebebasan tanpa mengikuti blueprint kebijakan induk dalam sebuah organisasi, hampir identik dengan memberikan sebotol wiski kepada seorang remaja dan membiarkannya mengendarai mobil dalam kondisi mabuk dan kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, dalam konteks politik, dan sosiologis, proses pengambilamn kebijakan terutama yang terkait dengan kepentingan publik secara luas harus memiliki mekanisme yang membuka ruang kontrol yang bersfat dialogis. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak didasarkan pada konsep kebijakan libertarianisme, tetapi harus didasarkan kepada nilai-nilai dialogis yang mengakomodasi kepentingan publik yang bersifat adaftif-rasional.

Dalam konteks kebijakan Pendidikan Nasional, perubahan pola kebijakan nampaknya patut mendapat catatan. Perubahan cepat dalam transformasi pendidikan ke wilayah yang lebih maju dan modern memang menjadi perioritas penting, bahkan jauh sebelum era reformasi. Program INPRES pendidikan yang dilakukan dengan mendorong pemerataan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah hingga ke daerah-daerah terpencil di era Orde Baru telah memberikan dampak nyata pada berkembangnya pemikiran masyarakat tentang pentingnya mendorong percepatan pembangunan di segala sektor, terutama sektor sosial-ekonomi. Namun demikian, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebut tidak lantas membuat para pengambil kebijakan mengalami eforia, dan melupakan etika birokrasi.

Demikian pula yang seharusnya dilakukan ketika program-program pembangunan pendidikan nasional telah mencapai hasil maksimal. Sukses capaian pendidikan nasional tidak lantas membuat kita menjadi bangsa yang pongah. Keberhasilan yang dicapai harus tetap menjadikan kita bangsa yang elegan dalam memahami tiap perubahan yang terjadi. Patron Kebijakan yang menjadi pedoman dalam pengembangan program pembangunan Pendidikan Nasional haruslah tetap menjadi pijakan penting, bukan sebagai aksesoris yang dapat dirubah fungsi dan perannya agar idealisme pembangunan pendidikan kita tetap terjaga pada jalur yang seharusnya. Mengapa? Karena pembangunan pendidikan yang dijalankan tidak sama dengan permainan catur yang menjadikan peserta didik sebagai pion-pion atau bidak-bidak yang saling berlawanan. Pendidikan bukan papan catur kapitalisme, tetapi sebuah program yang dijalan untuk memperkuat nilai-nilai peradaban untuk dapat saling menghargai dalam banyak perbedaan untuk sebuah kehidupan yang lebih sejahtera.

Dengan demikian, perubahan arah kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan sistem dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti UUD, UU, PP Penganti UU maupun yang berbentuk INPRES dan KEPRES) secara hukum maupun moral politik pembangunan harus dikembalikan pada posisi yang sebenarnya. Di sinilah sebenarnya para analis kebijakan mengambil peran sebagai penyeimbang yang mampu menempatkan kebijakan pembangunan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam bidang pendidikan kejuruan misalnya, INPRES nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan Kejuruan, PP nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan Atas PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, PP nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sudah seyogyanya menjadi acuan kebijakan penting. Dengan demikian, perumusan kebijakan yang dilakukan tidak didasarkan kepada ambisi dan kepentingan membuat tonggak baru dalam sejarah pendidikan nasional pada rezim yang berbeda, tetapi perubahan yang dilakukan harus dilakukan dalam rangka menjaga amanah undang-undang maupun pesan pembangunan yang diberikan melalui aturan-aturan yang sudah ada.

Menjalankan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan, dengan demikian merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, pilihan kebijakan yang harus dilakukan bukan merubah arah implementasi untuk alasan tertentu, tetapi memastikan pelaksanaan program tersebut dilapangan untuk mendorong suksesnya pembangunan pendidikan Kejuruan melalui pengembangan sistem dan berbagai komponen untuk mencapai keberhasilan program yang telah direncanakan. Jika sebuah perubahan kebijakan yang dilakukan berakibat pada rendahnya legitimasi kebijakan itu sendiri, maka mengembalikan seluruh atau sebagian program pada perencanaan semula dapat menjadi langkah strategis untuk kemudian melakukan review pada periode pembangunan berikutnya. Inilah yang dalam politik birokrasi yang disebut dengan loyalitas kebijakan, loyal pada program dan kebijakan untuk mencapai “survival for future success”.

Semoga seluruh kebijakan Pembangunan Pendidikan Kejuruan yang kita rencanakan mencapai sukses dan mampu mengangkat martabat dan marwah Sumberdaya Manusia Indonesia yang Lebih Berdaya saing…*Salam…SMK BISA…SMK HEBAT….SMK BERKONTRIBUSI NYATA…”

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed