by

BLANKSPOT Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Proses pembangunan yang bersih dan sempurna adalah impian semua orang, termasuk dalam bidang pendidikan. Cita-cita membangun sarana dan prasarana pendidikan yang modern, dan lengkap dengan basis teknologi tinggi juga menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan. Namun pernahkan kita berfikir bahwa upaya keras kita dalam menyiapkan perangkat sempurna pendidikan yang kita impikan menyisakan jejak yang justru menyandra kita dalam situasi dilematik? Dalam konteks pendidikan kejuruan kondisi dilematik ini sudah pasti akan menempatkan kita dan para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan pada situasi konflik yang sungguh tidak menyenangkan. Kepentingan politik praktis untuk melakukan percepatan pembangunan infra struktur pendidikan kejuruan di satu sisi sudah pasti akan berhadapan dengan kepentingan politik penganggaran yang tidak kalah rumitnya di sisi lain.

Dua kekuatan dominan yang paling berpengaruh pada proses pembangunan tersebut pada gilirannya akan melahirkan mainstream konsep pembangunan yang membawa kepentingan masing-masing. Hal ini lebih jauh akan menempatkan seluruh proses perencanaan pembangunan pada situasi rumit yang tidak berujung. Lebih jauh, kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai bentuk potensi pemberontakan yang melahirkan policy disruption dan berpengaruh besar pada model perencanaan pembangunan yang dijadikan sebagai landasan berbagai rumusan kebijakan. Perubahan cepat Teknologi merupakan alasan utama yang mendorong terjadinya policy disruption dan pada gilirannya menjadi faktor penting yang mengubah arah kebijakan umum pembangunan nasional.

Pendidikan Kejuruan merupakan salah satu bidang di sektor pembangunan pendidikan yang mengalami perubahan cepat karena dinamika perkembangan teknologi. Transformasi teknologi yang dilakukan dalam proses pembangunan pendidikan bidang kejuruan terjadi sangat cepat. Hal ini lebih luas mendorong para pemangku kepentingan pendidikan termasuk pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mengimbangi perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan pasar yang sangat kompleks dan kompetitif.

Ada banyak alasan mengapa kebijakan pembangunan pendidikan kejuruan perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, secara ekonomi, integrasi vertikal kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor, berkembang sangat cepat sehingga dibutuhkan langkah penting dan strategis guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kecepatan respon negara dalam memenuhi kebutuhan tanaga kerja terampil dan handal dilakukan untuk menjamin realibilitas sistem pembangunan ketenagakerjaan nasional yang dimulai dengan memperkuat jaringan institusi satuan pendidikan kejuruan. Keluarnya INPRES nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Kejuruan adalah bentuk respon cepat dan strategis yang diambil pemerintah. Meskipun demikian, patut dicatat bahwa kecepatan dan perbedaan interpretasi dalam implementasi intruksi tersebut tidak dapat dilakukan secara seragam. Mengapa? Kepentingan ekonomi dan politik pastilah menjadi kerangka besar yang tidak dapat dipisahkan dalam merumuskan bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Kedua, benturan kepentingan politik, baik dalam konteks regional maupun global berada pada gelombang perubahan demand yang sangat dinamis. Perang ideologi yang sebelumnya didominasi oleh ideologi mainstream kapitalistik klasik di mana penguasaan sumber-sumberdaya sangat bergantung pada kekuatan financial, mengalami disrupsi materialistik yang menempatkan teknologi tinggi sebagai basis untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, ketepatan dan kecepatan melakukan perubahan orientasi pembangunan dengan melakukan inovasi kebijakan pendidikan kejuruan yang kontekstual dan adaptif merupakan hal yang harus dilakukan. Untuk itu, kebijakan penting modernisasi seluruh perangkat pembelajaran (sarana dan prasarana) menjadi faktor krusial yang segera dilakukan perbaikan secara signifikan. Revitalisasi dengan demikian, merupakan jawaban untuk melangkah ke jenjang yang lebih milenial dalam memasuki era pertarungan pasar kerja paling kompetitif.

Ketiga, Secara sosiologis, kebijakan pembangunan pendidikan kejuruan melalui INPRES merupakan upaya menciptakan kesimbangan persaingan di pasar kerja, minimal dalam konteks pasar kerja regional. INPRES tentang Revitalisasi Pendidikan Kejuruan merupakan upaya membangun equiliberium pertumbuhan ekonomi yang memangkas gab atau jarak pertumbuhan dalam wilayah sosio-kultural yang majemuk dengan tantangan yang juga sangat kompleks. Pergeseran mainstream pembangunan ekonomi dengan memperkuat basis teknologi digital, pada gilirannya juga dapat menjembatani transformasi perkembangan ekonomi yang melahirkan aglomerasi pertumbuhan ekonomi spasial berdasarkan potensi masing-masing.

Pendidikan Kejuruan atau Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) yang berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu bentuk integrasi ideologi pembangunan yang bersifat vertikal. Pengembangan basis digital di dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan diversifikasi kompetensi yang beragam pada gilirannya memicu terjadinya apa yang disebut sebagai learning method disruption. Inilah yang dalam proses pembangunan pendidikan dikenal sebagai sebuah model pembelajaran hipo-practical learning (high potential practical learning) untuk menghasilkan perubahan yang bersifat radikal, seperti menemukan model baru pembelajaran kejuruan berbasis digital, dan menata ulang ekosistem pendidikan kejuruan yang mampu mengatur distribusi lulusan dari berbagai kompetensi yang dikembangkan.

Namun demikian, ketidakseragaman penafsiran kebijakan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan, dalam berbagai tingkatan implementasinya menyebabkan terjadinya blankspot pembangunan pendidikan kejuruan secara nasional. Hal ini pada gilirannya berimbas pada tidak tercapainya kualitas output sesuai standar yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan blankspot pembangunan pendidikan kejuruan. Pertama, satuan pendidikan tidak mampu memenuhi standar sebagai akibat rendahnya kemampuan sekolah atau satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Keterbatasan anggaran, sudah pasti menjadi alasan klasik yang selalu digunakan sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuan membangun stadar sarana dan prasarana yang berkualitas. Kedua, satuan pendidikan kejuruan terkait tidak memiliki acuan pengelolaan pembelajaran standar yang dapat dijadikan panduan baku dalam penyelenggaraan pembelajaran berkualitas. Di samping itu, perubahan cepat yang terjadi sebagai akibat bergesernya model pembelajaran yang lebih menekankan basis pembelajaran digital tidak berjalan seiring dengan kemampuan finansial dan tata kelola satuan pendidikan. Ketiga, Pemerintah daerah tidak mampu mendefinisikan konsep otonomi penyelenggaraan pendidikan karena sistem penganggaran pendidikan masih bergantung pada kebijakan penganggaran pemerintah pusat.

Fokus perioritas pembangunan pendidikan yang tidak merata di seluruh daerah secara sosio-politik ikut andil dalam memproduksi ketidakseimbanagan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Ketidakberpihakan kebijakan daerah dalam pembangunan pendidikan kejuruan bahkan menyebabkan daerah kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia muda, berkualitas, handal dan profesional. Akibat lebih jauh, daerah tidak mampu memetakan potensi sumberdaya yang dimiliki dan menyebabkan daerah tersebut memiliki ketergantungan tinggi pada daerah lain di sekitarnya.

Gerakan SMK membangun Desa merupakan jawaban atas keraguan terhadap kontribusi satuan pendidikan kejuruan dalam proses pembangunan nasional. Gerakan ini sekaligus mengisi dan mengelola blankspot pendidikan kejuruan dan mengubanya menjadi potensi besar yang bermakna dalam proses pembangunan di wilayah pedesaan khususnya. Untuk itu, di era disrupsi seperti sekarang SMK telah mengambil peran sebagai driver pembangunan yang mampu memberikan kontribusi besar dalam mengangkat marwah perekonomian di wilayah pinggiran. Dengan demikian, SMK berkembang menjadi sebuah institusi pendidikan yang dinamis dan mampu beradaptasi dalam gelombang perubahan yang disebut disruption era dalam rangka membangun sumberdaya manusia bermental good driver bukan menyiapkan “singa” tapi bermental penumpang. Inilah esensi sesungguhnya dari kebijakan pembangunan “Pendidikan Kejuruan”.

Salam SMK ‘mBangun Deso…SMK Bisa, SMK Hebat….SMK Bisa Hebat dan berkontribusi nyata Membangun Indonesia****

*) Penulis adalah Dr. R. Abdul Haris, M.Si, Koordinator bidang Tata Kelola Direktorat SMK, Kemdikbud

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi indonesiasatu.org

*) indonesiasatu.org terbuka untuk umum. Panjang naskah minimal 4000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: pendidikan@indonesiasatu.org

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed