by

Digitalisasi Pembelajaran SMK: MUNGKINKAH?

Satu hal yang paling Populer selama dua bulan terakhir adalah makin besarnya tuntutan penggunaan Digital sebagai basis pembelajaran. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi tidak menentu proses pembelajaran sebagai dampak langsung dari pandemi Covid19 memaksa pemerintah dan masayarakat mengambil langkah-langkah strategis untuk tetap mendorong proses pembelajaran berjalan normal di semua jenjang pendidikan. Gagalnya pelaksanaan UN pendidikan 2020, menyadarkan kita, masyarakat dan pemerintah akan pentingnya mempersiapkan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Kuatnya desakan pembelajaran berbasis digital di semua jenjang pendidikan harus dilihat sebagai proses dinamis yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, proses pemebalajaran tersebut harus pula disikapi secara bijak dan hati-hati. Mengapa? Ada beberapa alasan proses pembelajaran berbasis digital tidak segara dapat diimplementasi secara merata. Faktor Geografis yang bervariasi dengan tingkat kesulitannya sendiri merupakan alasan utama yang dapat menghambat proses tersebut dilakukan. Di samping itu, kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan digital juga hampir tidak merata. Kondisi ini sudah pasti menjadi hambatan utama untuk mendorong percepatan proses digitalisasi kecuali pemerintah memiliki kemampuan cukup dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan kebijakan pengembangan digitalisasi pembelajaran. Perbedaan aksesibilitas wilayah yang berpengaruh pada tingkat kemampuan mengakses jalur digital juga menjadi kendala penting yang perlu dipertimbangkan. Kondisi terbut diperburuk lagi oleh keterbatasan sumberdaya tenaga pengajar yang belum mampu dipenuhi hingga saat ini.

Oleh karena itu, berbicara digitalisasi pendidikan adalah berbicara tentang kemampuan memenuhi kebutuhan digital seluruh proses pembelajaran. Artinya bahwa kebijakan pembangunan pendidikan berbasis digital harus mempertimbangkan kecukupan anggaran dan sumberdaya tenaga pendidik yang cukup untuk mendorong suksesnya program tersebut. Beban berat penganggaran untuk mendukung suksesnya program digitalisasi pendidikan nasional pada gilirannya akan menjadi hutang sosial-politik yang berkelanjutan apabila tidak diikuti oleh dukungan seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan secara konsisten.

Hal yang patut dicatat adalah bahwa hampir sebagaian besar penyelenggaraan pendidikan nasional telah dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga swasta. Meskipun demikian, dalam hal pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang meliputi peningkatan kemampuan sarana dan prasarananya masih tetap bergantung pada bantuan pemerintah yang dianggarkan baik melalui APBN maupun APBD. Kemampuan swasta dalam memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan berbanding terbalik dengan besarnya keinginan untuk ikut terlibat dalam membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan besar masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan tetaplah akan memberikan beban tambahan kepada negara terutama dalam memenuhi standar yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, lebih-lebih jika dikaitkan dengan digitalisasi pembelajaran.

Sebagai bagian dari proses inovasi dalam bidang pendidikan, pengembangan digitalisasi pembelajaran kejuruan pastilah menjadi hal yang sangat berarti. Secara makro, inovasi digital dalam pembangunan pendidikan kejuruan harus menjadi bagian perubahan laten dari tiga strategi penting yang harus dilakukan untuk mendorong percepatan take off pembangunan sumberdaya manusia yang handal di masa depan. Ketiga strategi tersebut adalah pentingnya mengembangkan Deregulasi, Debirokratisasi, dan Digitalisasi (3 D strategy) dalam seluruh proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangun pendidikan. Proses ini sudah pasti akan menghadapi tantangan sosio-politik yang tidak gampang mengingat besarnya pengaruh tekanan kepentingan yang memainkan peranan dalam setiap tingkatan birokrasi.

Dalam hal pelaksanaan pembelajaran di jenjang pendidikan menengah kejuruan, maka penerapan pembelajaran berbasis digital tidak dapat dilakukan secara general. Digitalisasi pembelajaran dapat dilakukan pada bidang-bidang yang bersifat normatif, membangun kemampuan dan kepekaan akademis peserta didik, tidsak dalam konteks pengembangan keterampilan. Dengan demikian, model pembelajaran berbasis digital pada jenjang pendidikan kejuruan dilakukan untuk memeuhi kebutuhan akademis, memangun cara berfikir logis dan kritis yang mendukung kemampuan lulusan Pendidikan Kejuruan untuk mengevaluasi secara kritis persoslan-persoalan praktis dalam konteks keberkerjaan yang mungkin dihadapi pada dunia industri dan pasar kerja yang sangat kompietitif.

Proses pembelajaran normatif, dengan demikian, dapat dilakukan melalui proses digital sebagaimana dilakukan dalam proses pembelajaran yang bersifat umum. Dalam konteks yang lebih spesifik, proses pembelajaran digital dapat dilakukan sapanjang tidak menyentuh aspek-aspek teknis yang langsung berkaitan dengan objek atau proses pembelajaran yang membutuhkan pengenalan alat atau perangkat teknologi, dan pembelajaran yang berbasis pada proses produksi atau penggunaan peralatan teknologi dalam peraktek produksi sesungguhnya.

Kemajuan Teknologi Informasi yang demikian cepat, seperti berkembangnya Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics (BDA), Blockchain Technology (blocktech), Virtual and Augmented Technology VR/AR), IOT, dan lain-lain secara fundamental dapat dimanfaatkan untuk mentransformasi teknologi dan Ilmu pengetahuan melalui metode pembelajaran yang tepat. Satuan pendidikan kejuruan khususnya dapat secara signifikan melakukan transfer dan akselerasi proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencapai taraf kemajuan yang diharapkan. Namun demikian, berbagai target positif tidak akan mudah dicapai tanpa mobilisasi finansial untuk mengembangkan sumberdaya dan potensi di masing-masing satuan pendidikan kejuruan yang ada meskipun secara umum pemanfaatan teknologi super canggih tersebut dipercaya dapat meningkatkan kualitas kinerja pembelajaran secara signifikan.

Pemanfaatan Big Data dan technology Blockchain, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan manajemen pembelajaran yang lebih terstruktur dan berkualitas. Proses pembelajaran yang dikontrol dengan teknologi tersebut paling kurang dapat mendorong peningkatan kualitas output pendidikan kejuruan untuk selanjutnya mereduksi ketidakseimbangan diakibatkan oleh pola dan model pembelajaran yang terjadi di berbagai wilayah yang berbeda secara sosio-kultural, sosio-geografis maupun sosio-politik.

Namun demikian, patut disadari bahwa dalam proses pembelajaran kejuruan tidak semua aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara digital. Praktek kerja Lapangan, Praktek Kerja Industri atau segala kegiatan belajar yang bersentuhan langsung dengan industri tidak dapat dilakukan secara digital atau virtual. Demikian juga yang dilakukan untuk kegiatan sertifikasi kompetensi SMK. Proses sertifikasi harus dilakukan secara offline dengan media pembelajaran sesungguhnya (bukan virtual). Hal itu, karena proses uji kompetensi terhadap kemampuan siswa merupakan sebuah tahap yang harus lakukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta atau siswa dalam memahami dan mengimplemntasikan seluruh hasil belajar yang diperoleh sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa penerapan sistem dan protokol digital learning khususnya untuk pembelajaran praktek kejuruan di SMK hampir tidak dapat dilakukan secara masif.

Di samping berbagai persoalan teknis pelaksanaan digital learning dalam proses pembelajaran kejuruan pada umumnya, kendala-kendala seperti minimnya keterpenuhan peralatan peraktek yang memadai, rendahnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi digital, tidak terpenuhinya guru produktif, kurangnya kemampuan lembaga diklat dalam melaksakan program upskilling dan re-skilling guru, tidak tersedainya labiratorium digital yang memadai, akses internet yang tidak terjangkau dengan baik, dan keterbatasan kemampuan sumberdaya guru dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kurikulum pembelajaran kejuruan yang bersifat dinamis merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius. Agresifitas pembangunan pendidikan kejuruan tanpa memeperhatikan persoalan-persoalan teknis di lapangan dan membiarkan proses pembelajaran kejuruan tanpa sentuhan kebijakan yang tepat hanya akan menimbulkan beban baru bagi pemerintah dan membiarkan berkembangnya social destruction dalam sekala lebih luas. Kondisi ini diperburuk lagi dengan fokus pembangunan fisik untuk alasan mengejar proporsi ruang dan jumlah peserta didik, tetapi mengabaikan proses pembelajaran produktif, inovatif, adaptif, dan berkualitas.

Menyadari berbagai kendala pembangunan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan, tidak ada pilihan lain kecuali mendorong keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki melalui kebijakan yang tepat. Mendorong peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk terlibat lebih besar dalam pengangunan pendidikan kejuruan melalui berbagai inovasi kebijakan yang bersifat mutualisme merupakan langkah agresif dan efektif. Kebijakan penerapan super Tax Deduction merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka memberikan ruang bagi dunia usaha dan industri untuk terlibat lebih besar guna mendukung pembangunan dan penguatan sekolah-keloah kejuruan dalam kerangka pembangunan sumberdaya manusia berkualitas, handal dan profesional. Mengkampanyekan penerapan super Tax Deduction dalam sekala besar, secara sosial, ekonomi dan politik pendidikan berarti pula memberi ruang terbuka bagi berbagai komponen untuk membangun, mengembangkan dan menggunakan potensi pendidikan kejuruan khususnya dalam proses pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Dalam konteks lebih luas, program tersebut berarti pula memberi ruang keterlibatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menjadi ujung tombak yang menjembati kepentingan pemerintah dengan dunia usaha dan industri (DUDI) dalam mendorong percepatan akselerasi pendidikan kejuruan dengan aktivitas pembangunan ekonomi dan industri pada umumnya.

Untuk itu, patut pula disadari bahwa kebijakan pembangunan sumberdaya menusia melalui penguatan sistem pendidikan kejuruan yang berkualitas merupakan sebuah proses strategis dalam rangka menyiapkan kemampuan teknis operasional sumberdaya manusia agar siap menghadapi berbagai tantangan global yang paling kompetitif sekalipun. Oleh karena itu, sikap moral dan disiplin tinggi dalam menjalankan sebuah program untuk sebuah proses yang sempurna haruslah tetap dilakukan sebagai sebuah proses dinamis yang tidak pernah berhenti.

Salam SMK Bisa…SMK Hebat…SMK Bisa Hebat, Berjaya Membangun Indonesia lebih Bermartabat……*****

*) Penulis adalah Dr. R. Abdul Haris, M.Si, Koordinator bidang Tata Kelola Direktorat SMK, Kemdikbud

*) Tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi indonesiasatu.org

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed