by

Bedah Permasalahan Ekonomi Politik, LK2 HMI Cabang Kabupaten Bandung Mengupas Tuntas SWF Indonesia

Bandung, 25 Februari 2021
HMI Cabang Kabupaten Bandung sukses melaksanakan LK2 Tingkat Nasional. Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Intermediate HMI Cabang Kabupaten Bandung dilaksanakan di Griya Krida Sekesalam, Sindanglaya Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Bandung Saudara Bayu Bambang Nurfauzi mengatakan“Forum LK2 adalah forum intelektual bagi kader HMI dimana isu-isu keumatan dan kebangsaan dibahas dalam bingkai kritis dan akademis.”

Forum LK2 HMI Cabang Kabupaten Bandung menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan. Turut hadir dalam acara tersebut Akbar Tanjung, Prof. Dr. H. Harry Azhar Aziz, MA Pimpinan BPK RI, Prof. Idzan Faitanu, Bintang Hidayanto Deputi Staff Khusus Presiden dan pemateri nasional lainnya.

Dalam Forum LK2 tersebut, Bintang Hidayanto memberikan materi tentang SWF atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menurut Bintang “Sesuai rencana, INA akan bekerja sama dengan nama-nama besar di dunia investasi. Pastinya para caloninvestor ini akan mengharapkan tingkat compliance yang tinggi. Banyak dari lembaga SWF besar dan investor besar tunduk pada UU Anti Korupsi AS dan Inggris yaitu FCPA dan UKBA, yang sangat ketat dan memiliki jursidiksi yang luas di luar negara masing-masing.”
 
Bintang yang semasa kuliah menjadi kader HMI di Komisariat Hukum, Universitas Indonesia memberikan contoh seperti apa yang terjadi dengan 1MDB Malaysia. “Lihat contoh 1MDB. Walaupun terjadi di Malaysia, AS dan Inggris ikut menyelidiki dan bahkan menghukum. Kalau ada sampai kasus korupsi melibatkan INA dan investor-investor asing ini, maka dapat menyeret regulator AS dan Inggris seperti contohnya 1MDB. Pastinya akanmempermalukan bangsa ini dan semakin merusak citraIndonesia di mata internasional, terutama terkait isu anti korupsi.” Ucap Bintang
 
Bintang menambahkan bahwa tantangan besar bagi pimpinan SWF Indonesia, “Salah satu PR besar Dewan Direksi INA adalah untuk bisa menjamin pengelolaan yang sesuai dengan standarinternasional. Setahu saya, INA saat ini masih belumsepenuhnya sesuai dengan Santiago Principles yang merupakan standar kepatuhan dan kesesuaian yang dibuatoleh International Forum of Sovereign Wealth Funds dan diadopsi oleh SWF SWF besar dunia. INA juga belummenjadi anggota dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds tersebut. Selain PR terkait compliance, perlu dicatat bahwainvestasi itu bukan uang gratis/hibah.”
Menurut Bintang  “Investor pasti akan mengharapkan pengembalian ataukeuntungan dari investasinya. Kalau investasinya rugi, maka harus dibayar dengan kekecewaan investor, kehilangan reputasi dan kepercayaan dari investor, ataubahkan resiko hukum. Jangan sampai ini terjadi, karena hal ini dapat merusak citra doing business di Indonesia di mata internasional.” Bintang menyatakan bahwa “Menjaga keseimbangan antara memberikan manfaaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi investor harus selalu dijaga dan menjadi PR besar lainnya bagi INA.” Pungkas Bintang.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed