#IndonesiaSatu News http://indonesiasatu.org Berita Untuk Indonesia Satu Mon, 11 Nov 2019 01:42:02 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 http://indonesiasatu.org/wp-content/uploads/2019/03/app-icon-90x90.png #IndonesiaSatu News http://indonesiasatu.org 32 32 Jabatan Wakil Panglima TNI, Presiden: Ini Mengelola Manajemen Besar http://indonesiasatu.org/2019/11/11/jabatan-wakil-panglima-tni-presiden-ini-mengelola-manajemen-besar/ http://indonesiasatu.org/2019/11/11/jabatan-wakil-panglima-tni-presiden-ini-mengelola-manajemen-besar/#respond Mon, 11 Nov 2019 01:42:02 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=1009 ]]> Presiden Joko Widodo menyebut bahwa sebagai sebuah institusi besar, TNI membutuhkan manajemen yang mampu mengelola hal tersebut dengan baik.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani Presiden beberapa waktu lalu, Kepala Negara hendak mengoptimalisasi pengelolaan TNI yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba, berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote?” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.

“Di Polri saja ada Kapolri dan ada Wakapolri. Kejaksaan ada Jaksa Agung dan ada Wakil Jaksa Agung. Di BIN ada Kepala BIN ada Wakil Kepala BIN. Iya kan?” kata Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Presiden menjelaskan, usulan terkait jabatan wakil panglima tersebut sebenarnya merupakan usulan yang sudah ada sejak lama. Presiden juga akan menerima usulan-usulan dari Panglima TNI mengenai perwira tinggi yang akan menjabat posisi itu.

“Itu sudah usulan lama. Tetapi untuk pengisian memang belum. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan,” kata Presiden. *sumber https://setneg.go.id (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/11/jabatan-wakil-panglima-tni-presiden-ini-mengelola-manajemen-besar/feed/ 0
Meneladani Rasulullah dalam Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Maju http://indonesiasatu.org/2019/11/11/meneladani-rasulullah-dalam-membangun-sumber-daya-manusia-menuju-indonesia-maju/ http://indonesiasatu.org/2019/11/11/meneladani-rasulullah-dalam-membangun-sumber-daya-manusia-menuju-indonesia-maju/#respond Mon, 11 Nov 2019 01:40:18 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=1006 ]]> Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menggelar acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 8 November 2019. Acara peringatan tersebut salah satunya diisi dengan uraian hikmah dengan tema “Meneladani Akhlak Rasulullah saw. untuk Indonesia Unggul dan Maju” yang disampaikan oleh Guru Besar UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.

Abdul Djamil dalam tausiahnya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad selaku teladan umat mampu memimpin dan menjadikan umat untuk mengubah orientasi kepentingan diri sendiri menjadi kepentingan bersama. Teladan yang ditunjukkan Rasulullah tersebut menjadi ikon transformasional yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dewasa ini yang menuntut kerja keras, inovasi, dan kreativitas untuk kemajuan dan keunggulan bangsa.

“Artikulasi tokoh sentral seperti Nabi Muhammad dapat dipandang sebagai ikon panutan dalam memimpin umat yang percaya diri di tengah-tengah tantangan,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang memberikan sambutannya juga menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan tokoh perubahan yang luar biasa dan mampu mengubah masyarakat di zamannya menjadi menjadi masyarakat yang memiliki semangat juang yang tinggi.

Ma’ruf melanjutkan, perubahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut ialah perubahan yang menyentuh manusianya di mana Rasulullah menanamkan perubahan akidah, cara berpikir, dan perilaku masyarakat.

“Semangat perubahan seperti yang dilakukan Rasulullah itulah yang ingin kita contoh dan teladani dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik. Mengubah Indonesia dari negara yang berpendapatan menengah menjadi negara yang berpendapatan tinggi, mengubah Indonesia menjadi Indonesia Maju,” kata Wakil Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Indonesia maju ialah bergantung pada sumber daya manusianya. Maka itu, pemerintah menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas dalam lima tahun mendatang.

“Mudah-mudahan semangat Rasulullah saw. akan memberikan inspirasi dan merupakan dorongan semangat dalam rangka kita membangun Indonesia ke depan,” kata Wakil Presiden.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut turut hadir sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju, sejumlah pimpinan ormas Islam, hingga perwakilan negara sahabat. *sumber https://setneg.go.id (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/11/meneladani-rasulullah-dalam-membangun-sumber-daya-manusia-menuju-indonesia-maju/feed/ 0
Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 6 Tokoh http://indonesiasatu.org/2019/11/11/presiden-jokowi-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional-kepada-6-tokoh/ http://indonesiasatu.org/2019/11/11/presiden-jokowi-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional-kepada-6-tokoh/#respond Mon, 11 Nov 2019 01:39:09 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=1003 ]]> Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam orang tokoh yang semasa hidupnya dianggap berjasa dalam perjuangan di berbagai bidang untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti dilansir dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.

Pemberian gelar tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang mengatur kriteria pemberian tanda kehormatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 120/TK/Tahun 2019 yang ditandatangani pada 7 November 2019 Presiden Jokowi menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai Pahlawan Nasional:

1. Almarhumah Ruhana Kuddus, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat;
2. Almarhum Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yii Ko), tokoh dari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Almarhum Prof. Dr. M. Sardjito, M.D., M.P.H., tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta;
4. Almarhum Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta;
5. Almarhum Dr.(H.C.) A.A. Maramis, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara;
6. Almarhum K.H. Masjkur, tokoh dari Provinsi Jawa Timur.

Penganugerahan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 8 November 2019, tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari keenam tokoh tersebut. *sumber https://setneg.go.id (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/11/presiden-jokowi-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional-kepada-6-tokoh/feed/ 0
Panglima TNI Akan Dibantu oleh Wakil Panglima http://indonesiasatu.org/2019/11/11/panglima-tni-akan-dibantu-oleh-wakil-panglima/ http://indonesiasatu.org/2019/11/11/panglima-tni-akan-dibantu-oleh-wakil-panglima/#respond Mon, 11 Nov 2019 01:37:52 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=1000 ]]> Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melalui Perpres bertanggal 18 Oktober 2019 tersebut Panglima TNI, dalam menjalankan tugasnya, akan dibantu oleh Wakil Panglima.

Secara garis besar, Wakil Panglima TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan menjadi koordinator pembinaan kekuatan TNI dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan interoperabilitas Tri Matra Terpadu.

“Perlu saya sampaikan, usulan ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja di zaman sekarang. Waktu zamannya Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI usul mengenai pentingnya Wakil Panglima TNI juga sudah ada,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2019.

Keberadaan Wakil Panglima TNI nantinya juga dapat membantu pelaksanaan tugas harian Panglima, memberikan saran kepada Panglima, hingga membangun dan membina kekuatan TNI.

“Ini akan sangat membantu Panglima untuk urusan-urusan teknis organisasi terutama ketika misalnya Panglima ke luar negeri dan lain-lain. Jadi tidak harus kemudian dilimpahkan kepada Kepala Staf,” kata Mensesneg, sebagaimana dilansir dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Mensesneg melanjutkan, keberadaan posisi wakil jamak terjadi pada lembaga-lembaga lainnya di Indonesia demi kelancaran menjalankan tugas.

“Kapolri juga ada Wakil Kapolri. Jaksa Agung juga ada (wakilnya), Kepala Staf juga ada, menteri yg K/L besar juga ada. Menurut saya ini sesuatu yang sangat wajar dan diperlukan,” kata Mensesneg. *sumber https://setneg.go.id (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/11/panglima-tni-akan-dibantu-oleh-wakil-panglima/feed/ 0
Mensesneg: Perampingan Eselon Tak Pengaruhi Jumlah Pegawai atau Penurunan Pangkat http://indonesiasatu.org/2019/11/11/mensesneg-perampingan-eselon-tak-pengaruhi-jumlah-pegawai-atau-penurunan-pangkat/ http://indonesiasatu.org/2019/11/11/mensesneg-perampingan-eselon-tak-pengaruhi-jumlah-pegawai-atau-penurunan-pangkat/#respond Mon, 11 Nov 2019 01:36:08 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=997 ]]> Perampingan eselon sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019, merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, menjelaskan secara terperinci mengenai ide tersebut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 7 November 2019. Pratikno menggarisbawahi bahwa perampingan eselon tersebut dimaksudkan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat bergerak dengan cepat.

“Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek,” kata Mensesneg.

Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali menjadikan instruksi pimpinan harus terlebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang. Optimalisasi terhadap hal tersebut merupakan tujuan utama dari ide perampingan eselon itu.

Mensesneg juga menegaskan, perampingan eselon tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebih bagi para aparatur negara. Sebab, ide tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, berkurangnya ruang kenaikan pangkat, apalagi sampai kepada berkurangnya penghasilan.

“Idenya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, ruang kenaikan pangkat jadi berkurang, apalagi pengurangan penghasilan. Sama sekali tidak berkaitan dengan itu,” kata Mensesneg, seperti dilansir dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sebaliknya, perampingan eselon justru membuka peluang seluas-luasnya bagi para ASN untuk menempati jabatan fungsional. Dengan jabatan fungsional, para ASN dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahliannya sehingga dapat bekerja dengan lebih optimal sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki.

“Seorang ahli akuntan yang mendapat promosi ya tidak perlu dia harus berpindah ke jabatan struktural yang tidak ada kaitan dengan kompetensinya. Fotografer profesional kalau promosi tidak harus menjadi pejabat struktural, melainkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian,” ungkap Pratikno.

“Kasihan kan orang punya keahlian A demi promosi ke jabatan struktural kemudian dia harus keluar dari kompetensinya. Dia sendiri stres, organisasi juga rugi. Tapi seorang ASN akan tetap berkarier naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya,” kata Mensesneg. (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/11/mensesneg-perampingan-eselon-tak-pengaruhi-jumlah-pegawai-atau-penurunan-pangkat/feed/ 0
Kunjungi Kompas, Asdep Humas Kemensetneg dan Jajarannya Dalami Strategi Media http://indonesiasatu.org/2019/11/11/kunjungi-kompas-asdep-humas-kemensetneg-dan-jajarannya-dalami-strategi-media/ http://indonesiasatu.org/2019/11/11/kunjungi-kompas-asdep-humas-kemensetneg-dan-jajarannya-dalami-strategi-media/#respond Mon, 11 Nov 2019 01:34:33 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=993 ]]>

Asisten Deputi Hubungan Kemasyarakatan  Kementerian Sekretariat Negara (Asdep Humas Kemensetneg)  dan jajarannya mengunjungi Kantor Harian Kompas yang berlokasi di Menara Kompas Jalan Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). Kunjungan Asdep Humas Kemensetneg kali ini dilakukan untuk sharing knowledge dan wawasan mengenai cara pengelolaan berita yang disajikan secara cetak maupun online.

Kunjungan dari Kemensetneg ini diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Tri Agung Kristanto; Wartawan Senior, Hartono; dan Sekretaris Redaksi, Subur Tjahjono.

Asdep Humas Kemensetneg , Eddy Cahyono Sugiarto menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan ke Kantor Kompas kali ini adalah untuk melanjutkan kemitraan strategis antara Kemensetneg dan Kompas untuk berperan serta membantu pemerintah  mewujudkan well informed society  melalui penyebarluasan informasi yang dapat membangun optimisme.

Eddy juga mengharapkan adanya transfer knowledge antara keduanya dari kunjungan ini, utamanya best practise dari transformasi digital yang dilakukan Koran Kompas dalam pemberitaannya.

“Kami berharap dari diskusi kita hari ini  dapat menjadi pengetahuan yang lebih teknis dan tentunya dapat membawa manfaat bagi Kompas dan Kemensetneg dalam berperan sebagai clearing house of information yang dapat  mengedukasi masyarakat dengan  diseminasi informasi  yang didukung fakta dan data,” ujar Eddy.

Dalam pertemuan tersebut, Agung menjelaskan bahwa Harian Kompas terus melakukan pembaruan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Untuk mengelola berita yang akan masuk ke media cetak, wartawan harus memasukan dua narasumber yang terkonfirmasi beserta minimal tiga buah foto yang berkualitas. Setelah itu, Agung menjelaskan alur proses editing yang dilakukan oleh editor sampai dengan sebuah berita dinilai layak untuk dipublikasi.

Sejak tahun 2017, Kompas mendirikan portal online yaitu kompas.id yang merupakan perpanjangan tangan dari Harian Kompas. Beberapa fitur menarik dari kompas.id ditampilkan dihadapan jajaran Asdep Humas Kemensetneg. “Media itu sekarang tidak bisa lagi hidup hanya mengandalkan dari iklan dan sirkulasi jadi dia juga harus mengembangkan banyak bidang untuk menopang jurnalismenya,” ungkap Agung.

Kompas juga mengembangkan unit baru yang bernama Kompas Institute, sebuah lembaga yang disiapkan untuk memberikan pelatihan jurnalistik kepada masyarakat. Kompas Institute sudah bekerja sama  dan berdiskusi dengan beberapa instansi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung.

Di akhir pertemuan, Asdep Humas Kemensetneg dan jajarannya diajak berkeliling ruang redaksi Koran Kompas untuk melihat pengelolaan newsroom yang ditutup dengan  bertukar cindera mata dan foto bersama.  (ACM/10-Humas Kemensetneg) *sumber https://setneg.go.id/

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/11/kunjungi-kompas-asdep-humas-kemensetneg-dan-jajarannya-dalami-strategi-media/feed/ 0
Presiden Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-lantik-anggota-komisi-kejaksaan-republik-indonesia/ http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-lantik-anggota-komisi-kejaksaan-republik-indonesia/#respond Fri, 01 Nov 2019 22:14:33 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=989 ]]> Jumat, 01 November 2019

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 1 November 2019, melantik anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2019-2023. Pelantikan tersebut digelar selepas pelantikan Idham Azis sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama di awal acara pelantikan.

Kesembilan nama yang terdiri atas 3 perwakilan pemerintah dan 6 dari unsur masyarakat tersebut ialah:
1. Dr. Barita L.H. Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA. sebagai ketua merangkap anggota, mewakili pemerintah;
2. Sdr. Babul Khoir H., S.H., M.H., sebagai wakil ketua merangkap anggota, mewakili pemerintah;
3. Sdr. Witono, S.H., M.Hum. sebagai anggota, mewakili pemerintah;
4. Sdr. Sri Harijati P., S.H., M.M. sebagai anggota, mewakili unsur masyarakat;
5. Sdr. Apong Herlina sebagai anggota, mewakili unsur masyarakat;
6. Sdr. Resi Anna Napitupulu, S.H., M.H. sebagai anggota, mewakili unsur masyarakat;
7. Dr. R. Muhamad Ibnu Mazjah, S.H., M.H. sebagai anggota, mewakili unsur masyarakat;
8. Sdr. Bambang Widarto, S.H., M.H., sebagai anggota, mewakili unsur masyarakat;
9. Sdr. Bhatara Ibnu Reza sebagai anggota, mewakili unsur masyarakat.

Para anggota tersebut diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo sebelum menandatangani berita acara pengambilan sumpah.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti para tamu undangan, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini. (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-lantik-anggota-komisi-kejaksaan-republik-indonesia/feed/ 0
Presiden Instruksikan Mendikbud Manfaatkan Teknologi untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-instruksikan-mendikbud-manfaatkan-teknologi-untuk-tingkatkan-kualitas-pendidikan/ http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-instruksikan-mendikbud-manfaatkan-teknologi-untuk-tingkatkan-kualitas-pendidikan/#respond Fri, 01 Nov 2019 22:12:57 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=986 ]]> Kamis, 31 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk memanfaatkan teknologi dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata di Tanah Air. Ia meyakini bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim, memiliki kapabilitas dalam hal tersebut.

Dalam arahannya di rapat terbatas yang membahas soal pembangunan manusia dan kebudayaan pada Kamis, 31 Oktober 2019, di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden ingin agar Mendikbud melihat bahwa sebagai negara besar, wilayah Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak kurang lebih 17 ribu pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Masing-masing wilayah dari bentangan tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam hal pendidikan.

“Lihatlah misalnya yang ada di Halmahera, Rote, dan Wamena. Itu baru kita bisa membayangkan sistem apa, aplikasi apa, yang harus kita bangun agar ada standardisasi, ada sebuah standar kualitas. Tidak usah sama, mirip-mirip, tapi memudahkan guru dan pelajar-pelajar kita dalam belajar,” jelas Presiden.

Tak hanya itu, secara garis besar, dunia pendidikan Indonesia juga memiliki tantangan untuk dapat merespons pasar tenaga kerja yang berubah akibat perkembangan teknologi. Menurutnya, banyak terjadi pergeseran pekerjaan yang apabila tantangan ini mampu dihadapi akan justru membuka peluang-peluang lapangan pekerjaan baru. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian kurikulum yang benar-benar selaras dengan kebutuhan zaman.

“Review penyesuaian kurikulum besar-besaran harus kita lakukan karena dunia sudah berubah sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan sekarang ini mudah sekali usang,” kata Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden,Erlin Suastini.

“Jangan terlambat dan kurikulum pun jangan kaku, harus fleksibel, sejalan dengan perubahan-perubahan dunia yang kita alami,” imbuh Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-instruksikan-mendikbud-manfaatkan-teknologi-untuk-tingkatkan-kualitas-pendidikan/feed/ 0
Presiden Jokowi Bahas Urusan Maritim dan Investasi, Mulai Tol Laut Hingga Pariwisata http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-bahas-urusan-maritim-dan-investasi-mulai-tol-laut-hingga-pariwisata/ http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-bahas-urusan-maritim-dan-investasi-mulai-tol-laut-hingga-pariwisata/#respond Fri, 01 Nov 2019 22:10:33 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=983 ]]> Kamis, 31 Oktober 2019

Selepas menggelar rapat terbatas untuk membahas program kerja di bidang perekonomian, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas untuk membahas program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, Kepala Negara meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan dan membuat program-program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

“Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor,” kata Presiden.

Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Presiden menekankan kembali mengenai langkah-langkah peningkatan produksi minyak di dalam negeri yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan di dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

“Saya menekankan kembali peningkatan produksi minyak di dalam negeri sehingga segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100,” imbuh Kepala Negara.

Beralih ke program lainnya, Kepala Negara mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Presiden menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.

“Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini,” sambung Presiden Joko Widodo, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden,Erlin Suastini.

Ulah tersebut mengakibatkan harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan harga kembali naik. Presiden ingin agar hal ini secepatnya diselesaikan.

“Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat tol laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh turun. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki,” tandas Presiden.

Adapun yang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi saja namun diselesaikan hingga tuntas. Ia juga menyoroti soal investasi yang berfokus pada industri hilirisasi yang memungkinkan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan bahan jadi sehingga meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Presiden juga menginginkan adanya industri yang bisa menghasilkan barang-barang substitusi impor.

“Contoh yang ada di Morowali itu bisa dikopi untuk produk-produk bahan mentah yang selama ini kita ekspor,” kata Presiden.

Lebih jauh, terkait program kerja di bidang pariwisata, Presiden Joko Widodo memberikan target agar pada akhir tahun 2020 mendatang pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan di lima kawasan pariwisata dan ekonomi, yakni di Danau Toba, Borobudur, Pelabuhan Bajo, Mandalika, dan Manado.

“Airport, jalan, pelabuhan rampung. Produk-produk wisata, calendar of event-nya juga rampung. Sisi lingkungannya saya juga sudah perintah ke Menteri LHK agar di situ disiapkan persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu biar lebih baik,” pungkas Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-bahas-urusan-maritim-dan-investasi-mulai-tol-laut-hingga-pariwisata/feed/ 0
Presiden Jokowi dan Jajaran Terkait Bahas Program di Bidang Perekonomian http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-dan-jajaran-terkait-bahas-program-di-bidang-perekonomian/ http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-dan-jajaran-terkait-bahas-program-di-bidang-perekonomian/#respond Fri, 01 Nov 2019 22:08:58 +0000 http://indonesiasatu.org/?p=980 ]]> Kamis, 31 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 30 Oktober 2019. Rapat terbatas yang membahas soal program dan kegiatan di bidang perekonomian tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam arahannya, Kepala Negara, menekankan lagi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri-menteri lain yang berada di bawah koordinasinya mengenai kondisi perekonomian global belakangan ini serta perkiraannya di masa mendatang. Indonesia disebutnya harus dapat mengantisipasi segala kemungkinan dengan meningkatkan ekspor, melakukan substitusi barang-barang impor, dan meningkatkan investasi yang masuk ke Tanah Air.

“Oleh sebab itu, saya sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti,” jelas Presiden.

Pada Maret 2019 lalu, Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Menurut Presiden, kemitraan komprehensif serupa itu juga harus dapat diwujudkan dengan negara-negara lainnya misalnya negara-negara di Uni Eropa.

“Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan saya minta dalam akhir tahun 2020 ini bisa diselesaikan, timnya disusun yang fixed, tidak berganti-ganti, kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan yaitu dengan Uni Eropa,” imbuh Presiden Joko Widodo, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden,Erlin Suastini.

Tak hanya Uni Eropa, Presiden juga membidik perjanjian dagang dengan 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra perdagangan bebas yang tergabung dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dari target kerja sama perdagangan tersebut Presiden Joko Widodo hendak meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

“Juga free trade agreement dengan negara-negara Afrika. Ini penting sekali. Tolong dilihat,” imbuh Presiden kembali.

Sementara di sisi regulasi dalam bidang perekonomian di dalam negeri, Presiden kembali mengingatkan akan pentingnya menangani regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan justru menghambat investasi. Salah satu jalannya ialah dengan menyelesaikan omnibus law yang akan merevisi secara sekaligus beberapa regulasi sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden pada pidato awal masa jabatan periode kedua di MPR, 20 Oktober 2019 lalu.

“Ini sudah kita mulai mungkin dua bulan yang lalu. Ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Segera kita identifikasi, segera kita pangkas, sehingga betul-betul apa yang tadi di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat,” tandas Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)

]]>
http://indonesiasatu.org/2019/11/01/presiden-jokowi-dan-jajaran-terkait-bahas-program-di-bidang-perekonomian/feed/ 0